Amburadul! Program Bantuan Sosial Tak Tepat Sasaran di Bangkalan Bikin Warga Miskin Gigit Jari
Editor : Hosen | 19.00 wib
Illustrasi.
Bangkalan, newspantau.com -- Program keluarga harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah sebuah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yg di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
Akan tetapi dari pantauan awak media di lapangan, banyak menemukan kejanggalan beberapa warga miskin yang seharusnya dapat bantuan ternyata tidak mendapatkan bantuan.
Saat team media mendatangi kantor Dinas Sosial kabupaten Bangkalan guna mendapatkan informasi dari dinas sosial, kepala dinas sedang tidak berada di tempat dan team di temui Bpk Sukardi bidang Perlindungan sosial kabupaten Bangkalan.
Menurut keterangan Sukardi selaku bidang perlindungan dan jaminan sosial Kabupaten Bangkalan, saat di komfirmasi wartawan di kantor nya Senin 25-07-2022 lalu, ia menjelaskan bahwa semuanya desa yang ada di kab Bangkalan dapat bantuan atau tersentuh oleh bantuan PKH.
Akan tetapi kalau yang di anggap tidak tepat sasaran dan merata itu tidak benar karena ada beberapa warga yg mengaku dirinya miskin (tidak mampu) akan tetapi punya rumah yang cukup bagus dan mereka tidak menerima bantuan mereka Protes,dengan alasan rumahnya adalah milik kluarga yg kerja di luar pulau dan bukan miliknya.
“PKH asalnya tidak di data, yang di pakai data lama dan mulai tahun ini sudah dalam perbaikan data, yang di katagorikan orang yang layak dapat bantuan atau Tidak layak dapat bantuan, kita data ulang dan kita turun langsung ke lapangan,Alhamdulillh warga Bangkalan sudah menurun angka kemiskinanya," terang Sukardi.
Disinggung tentang desa yang bermasalah terkait PKH, Sukardi tidak mau menyebutkan desa satu persatu, karena desa yang di anggap rawan dan yang menjadi ganjalan di masyarakat Bangkalan Madura, itu di karenakan takut ada miskomunikasi antara warga dengan pendamping PKH, serta pihak perangkat desa sendiri.
“Kami sudah bergerak semaksimal mungkin agar semua persoalan bisa terselesaikan dengan baik,warga yang kartunya merasa di cabut atau di ambil sama petugas atau perangkat desa setempat, harus melaporkan ke Dinsos.
Karena ATM tidak boleh di pindah tangankan ke orang lain, pihak mana pun tidak berhak mengambil ATM PKH punya orang lain, kalau warga pertamanya dapat terus selanjutnya tidak dapat. Kami cek dulu takut ada ke salahan dari nama atau NIK," Kata Sukardi.
Dari beberapa informasi yang di himpun oleh rekan media, banyak keluhan dari masyarakat Bangkalan,
Selain warga yang seharusnya layak dapat bantuan namun tak pernah tersentuh bantuan, Bahkan ada yang data nya dapat bantuan, namun tidak pernah menerima bantuan Bahkan kartu ATM PKH nya tidak pernah di pegang oleh yang bersangkutan.
Selain permasalahan penerima bantuan PKH,banyak yang tidak tepat sasaran, ada warga yang mengeluh dapat bantuan bedah rumah/dapur setengah setengah, cuma membantu Bahan nya aja, ada yang menambah biaya sendiri, serta untuk ongkos pekerja mencari sendiri bahkan cari hutangan ke tetangga.
”Selain bantuan PKH amburadul tidak jelas mas, ada yang dapat bantuan PKH setengah setengah, kekurangan material nya nambah sendiri," Terang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga Bangkalan sendiri terkait Masalah PKH ada terkendala nama atau NIK, warga Bangkalan yang enggan disebut namanya, sempat datang ke bank setempat, berbondong-bondong ternyata setelah sampai di bank di suruh koordinasi sama kepala desanya.
“Bahkan mas, pernah salah satu Kepala desa bagi-bagi uang sebesar 50 sampai 100 ribu kepada sebagian warga, dari mana bantuan tersebut warga tidak tahu, Yang jellas itu bukan dari PKH," Lanjut warga yang lain.
Amburadul, kebanyakan yang kaya banyak dapat Bantuan sosial/bantuan PKH yang miskin gigit jari.
Pendamping dan pihak Dinsos Bangkalan harus benar-benar memikirkan nasib warga miskin sesuai tugas fungsinya Dinsos melayani masyarakat dalam membantu bupati melakukan urusan pemerintahan bidang sosial,yang menjadi kewenangan daerah.
Dalam bertugas,selain digaji pemerintah bahkan anggaran pun sudah pasti ada, yang di tugaskan pemerintah pusat kepada daerah instansi pemerintah Bangkalan yang memiliki peran dalam masyarakat ke sejahteraan sosial masyarakat, menuju Bangkalan benar-benar sejahtera.
“Tetapi kenapa mas, pejabat dinsos tidak tahu bahwa di desa - desa banyak yang tidak sejahtera dan masih banyak kemiskinan di Bangkalan," tambahnya.
Selanjutnya, kata ia di pemerintahan kurang transparan, pendamping pun tidak transparan, Apakah pemerintah Bangkalan tutup mata, didesa desa banyak yang tidak mampu dan kemiskinan masih berkepanjangan itu kenyataannya di bawah," pungkasnya. *** @sodik