Komisi IV DPR RI Asal Madura, Tolak Kebijakan Pemerintah impor beras
Editor : Samhori | 14:00 WIB
News-Pantau.com, Bangkalan - Anggota Komisi IV DPR RI Asal Dapil Madura, Slamet Aryadi dengan tegas menyatakan menolak kebijakan pemerintah terkait impor 1 juta ton beras.
Menurut politisi muda yang juga mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini kebijakan tersebut sangat melukai hati petani dan merusak kondisi harga di lapangan. Tidak hanya itu, kata politisi yang akrab disapa Slamet ini kebijakan tersebut malah membuat gaduh, juga membuat resah dan gelisah jutaan petani Indonesia.
"Intinya saya menolak impor beras karena sangat merugikan petani. Apalagi mereka sedang menghadapi panen raya. Harusnya diserap," tegas Slamet saat dikonfirmasi via seluler awak media ini Sabtu (13/03/2021).
Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, adanya kebijakan impor beras membuktikan bila pemerintah tidak menghargai kerja keras petani selama ini. Padahal kata Slamet, petani merupakan tulang punggung atas proses jalannya pembangunan pertanian nasional.
"Saya kira yang harus dilakukan saat ini adalah membatalkan kebijakan impor dan mulai melakukan penyerapan hasil panen. Terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," pungkas alumnus Universitas Trunojoyo Madura ini.
Sebelumnya pemerintah mengumumkan soal penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton termasuk melalui impor. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa impor akan dilakukan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.
"Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton," katanya. (hsn/met).
